Jasa Pendirian PT Cepat, Murah, dan Terpercaya

Pendirian PT atau Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang minimal didirikan oleh 2 orang berdasarkan perjanjian tertentu, modal tertentu, dan pembagian saham tertentu, baik berstatus WNI maupun WNA. Jika PT hanya memiliki 2 pendiri, yaitu suami dan istri, dan di antara mereka tidak ada Surat Perjanjian Kawin atau Surat Pisah Harta, maka pendirian PT tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi syarat pendirian PT. Suami istri tersebut dianggap sebagai satu subjek hukum yang sama.

Maka jika suami istri ingin mendirikan PT atau badan usaha, keduanya wajib membuat Surat Perjanjian Kawin atau Surat Pisah Harta.

Dasar hukum:

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017

Syarat jumlah minimal pengurus Perseroan (PT) atau CV secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah 2 orang. Untuk PT, pengurus minimal terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 1 (satu) Komisaris. Untuk CV, minimal 1 (satu) pengurus aktif dan 1 (satu) pengurus pasif.

Pemegang saham tidak otomatis menjabat Direktur atau Komisaris. Namun pemegang saham boleh menjadi pengurus perusahaan yang langsung bertanggung jawab atas operasional perusahaan, tentunya atas persetujuan pemegang saham lainnya. Pemegang saham boleh merangkap sebagai Komisaris atau Direktur, tetapi tidak boleh merangkap Direktur dan Komisaris sekaligus.

Pada dasarnya PNS tidak dilarang memiliki usaha dan menjadi pemegang saham. Tidak ada larangan bagi ASN untuk memiliki usaha, sepanjang tidak melanggar etika kerja: tidak mengganggu pekerjaan dan jam kerja sebagai ASN, tidak ada konflik kepentingan dengan usaha yang dimiliki, dan tetap menjaga etika bisnis.

Namun ada beberapa instansi pemerintah yang melarang ASN menjadi pemegang saham, karena risiko konflik kepentingannya sangat tinggi. Dalam kasus tersebut, harus ada surat keterangan dari instansi yang mengizinkan PNS tersebut menjadi pemegang saham.

Proses pembuatan Akta Pendirian PT dan SK Menteri membutuhkan waktu sekitar 2 hari kerja setelah penandatanganan akta pendirian.

Setelah Akta Pendirian PT ditandatangani, proses dilanjutkan ke pengurusan NPWP, SKT Pajak, NIB, dan Izin Usaha. Estimasi waktunya sangat bergantung pada jenis usaha, lokasi usaha, dan perizinan yang diperlukan, karena setiap jenis usaha membutuhkan perizinan berbeda sesuai risiko dan skala usahanya.

Berdasarkan pengalaman kami mengurus berbagai jenis izin usaha, umumnya perizinan usaha membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 minggu.

Modal dasar adalah keseluruhan nilai nominal saham sebuah perusahaan (Pasal 31 ayat 1 UU PT). Pada dasarnya, modal dasar adalah jumlah nilai nominal saham yang bisa dikeluarkan perusahaan. Jumlah saham yang menjadi modal dasar ditentukan di dalam Anggaran Dasar (AD) perusahaan.

Modal disetor adalah modal yang dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan saham yang diambilnya, sebagai modal usaha yang ditempatkan dari modal dasar perusahaan. Sederhananya, modal disetor adalah saham yang dibayar lunas oleh pemegang saham dan disetorkan ke rekening perusahaan. Sama seperti modal ditempatkan, ketentuan modal disetor diatur dalam Pasal 33 ayat 1: minimal 25% dari modal dasar harus sudah ditempatkan dan disetor penuh ke rekening perusahaan saat mendirikan PT.

Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan saat ini wajib untuk perusahaan dengan modal kelas menengah atau perusahaan dengan izin khusus.

PKP hanya diwajibkan bagi perusahaan yang ingin mengikuti proyek tender dan sudah memiliki omzet di atas 4,8 miliar. Perusahaan di luar golongan tersebut tidak diwajibkan mendaftarkan PKP.

CV tidak bisa berubah menjadi PT, karena PT adalah badan hukum yang berbeda jenis dan bukan bentuk lanjutan dari CV.

Sejak berlakunya OSS, bidang usaha dipilih dalam bentuk kode KBLI 5 digit sebagai jenis usaha yang akan dijalankan, yang berkaitan dengan jenis izin usaha yang harus diperoleh.

KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengelompokkan aktivitas ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha, dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk, baik barang maupun jasa.

KBLI disusun sebagai kerangka klasifikasi kegiatan ekonomi yang menyeluruh di Indonesia, agar pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data statistik menurut kegiatan ekonomi bisa seragam. Dengan penyeragaman itu, data statistik kegiatan ekonomi dapat dibandingkan dalam format standar di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

KBLI digunakan untuk menyediakan arus informasi berkelanjutan, yang mutlak diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perekonomian pada kurun waktu tertentu.

Lihat KBLI perdagangan dan jasa yang sesuai dengan bidang usaha Anda di halaman Cek KBLI.

Lokasi Virtual Office tergantung permintaan klien. Kami juga menyediakan beberapa vendor Virtual Office.

Lihat daftar lengkapnya di bagian Persyaratan Pembuatan PT, atau tanyakan langsung ke tim kami: hubungi kami di sini.